Menyongsong Bonus Demografi dengan Pendidikan Vokasi

Bagikan ke:

LenteraEdukasi.com — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi Indonesia akan mengalami “bonus demografi” pada rentang tahun 2020-2030. Bonus demografi merupakan suatu periode terjadinya ledakan penduduk usia produktif di mana jumlah penduduk berusia 15-64 tahun mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun).

Secara umum, negara-negara yang berhasil memaksimalkan bonus demografi akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti produktivitas negara dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Namun meskipun demikian, Indonesia tentunya tidak serta-merta akan mendapat keuntungan langsung dari bonus demografi ini. Bahkan kalau lalai, bonus demografi bisa jadi menjadi bencana bagi Indonesia.

Ada sejumlah syarat penting agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana, salah satunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Kualitas SDM harus menjadi perhatian utama karena saat ini masalah pengangguran menjadi masalah yang begitu urgen di Indonesia. Jika kualitas SDM tidak meningkat ketika bonus demografi tiba, maka bisa dipastikan jumlah pengangguran di tanah air akan membludak dan menjadi bencana bagi bangsa ini.

Hal ini semakin mengkhawatirkan saja ketika baru-baru ini United Nations Development Programme (UNDP, 2017) merilis data yang menyedihkan. Menurut UNDP, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merosot tajam, dari peringkat 110 ke 113 dari 188 negara yang di survei.

Rilis UNDP ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah atau stagnan dari kategori tahun sebelumnya. Merosotnya IPM Indonesia tentunya menjadi kabar buruk dalam menyongsong bonus demografi yang tak lama lagi akan tiba.

Guna menyongsong bonus demografi dan meningkatkan kualitas SDM para penduduk Indonesia, khususnya penduduk berusia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memperkuat sektor pendidikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan revitalisasi pada pendidikan vokasi.

Mengapa Pendidikan Vokasi?

Pendidikan vokasi mungkin belum begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tidaklah aneh karena pendidikan vokasi memang besar dan lahir di negara-negara maju, khususnya negara Eropa seperti Jerman dan Finlandia.

Di Indonesia sendiri, salah satu wujud pendidikan vokasi yang cukup familiar adalah sekolah kejuruan. Sementara sekolah lanjutan pasca menengah belum begitu digarap.

Meskipun pada 2016 lalu pemerintah membangun 150 SMK, membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktik dan laboratorium SMK, serta  memberikan bantuan peralatan praktik kepada 934 SMK untuk menunjang kegiatan belajar siswa, namun hingga hari ini, perkembangan pendidikan vokasi di tingkat SMK masih jauh panggang dari api.

Banyak SMK di Indonesia khususnya di luar Jawa masih berfokus pada unsur teoritik, bukan praktik. Padahal sebagai bidang pendidikan yang lulusannya diharapkan menghasilkan tenaga kerja terampil, harusnya 70% kegiatan siswa SMK adalah praktek.

Kondisi pendidikan vokasi di perguruan tinggi juga tidak kalah memprihatinkan. Terhitung baru tahun ini Kemenristek Mohammad Nasir mengeluarkan wacana untuk merevitalisasi pendidikan vokasi di jenjang perguruan tinggi.

Lalu, apa keterkaitan pendidikan vokasi dengan bonus demografi?

Kembali saya tekankan bahwa bonus demografi akan berdampak pada menumpuknya jumlah tenaga kerja produktif di Indonesia. Bila kondisi ini tidak ditanggulangi dengan SDM yang berkualitas, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di tanah air karena anak bangsa akan kalah bersaing dengan teaga kerja asing. Di sinilah pendidikan vokasi mengambil peranan penting.

Lewat pendidikan vokasi yang fokus pada upaya menghasilkan tenaga kerja terampil, diharapkan bonus demografi dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daya saing anak bangsa di bidang ketenagakerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Melihat keuntungan yang dapat diberikan pendidikan vokasi pada Indonesia dalam menyongsong bonus demografi, maka revitalisasi menjadi agenda yang harus dan wajib dilakukan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah (SMK).

Untuk mewujudkan hal ini lagi-lagi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan langkah yang mumpuni dan matang untuk bisa mewujudkan pendidikan vokasi yang bersaing di Indonesia.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah guna membangun pendidikan vokasi yang berkualitas dan berdaya saing. Pertama, menerapkan sistem 70% praktik dan 30% teori. Artinya, dalam proses pembelajaran dan pendidikan, pendidikan vokasi harus berfokus pada praktik bukan teori. Rinciannya, 30% dari waktu kuliah dihabiskan siswa/mahasiswa untuk belajar di kelas (teori) dan 70%-nya lagi dihabiskan dengan kegiatan praktikum (laboratorium/perusahaan).

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan. Selama ini ada satu kendala yang dialami sekolah kejuruan dalam praktik/pelatihan yang mereka lakukan, yakni sulitnya mencari mitra untuk program magang siswanya. Untuk itu, maka pemerintah harus mengambil langkah untuk mengatasi hal ini.

Terkait hal ini, pemerintah bisa meniru apa yang dilakukan oleh Jerman. Duales System sebagaimana pendidikan vokasi Jerman dikenal, memungkinkan pelatihan, terutama sekali disediakan oleh perusahaan dan didukung dengan mengajar paruh-waktu pada sekolah kejuruan/vokasi (Berufsschule).

Dalam hal ini, mitra perusahaan (pembelajaran di perusahaan): 3-4 hari/minggu, sesuai dengan basis regulasi tentang pelatihan; dalam kerangka kontrak kerja pelatihan. Sementara itu, Mitra Sekolah Kejuruan/Vokasi: (pembelajaran di sekolah): rata-rata 1-2 hari/minggu, sesuai dengan basis kerangka kerja kurikulum pendidikan/pelatihan; pengetahuan umum dan kejuruan/vokasi diajarkan dalam kerangka kerja pendidikan wajib.

Tidak hanya itu, proporsi pendidikan praktik/pelatihan 70% menjadi tanggung jawab perusahaan. Bentuk kerja sama yang demikianlah yang harus diterapkan di Indonesia.

Untuk bisa menghasilkan pendidikan vokasi yang berkualitas, maka dibutuhkan keterlibatan pihak swasta, khususnya para perusahaan, terlebih untuk menghemat anggaran. Pemerintah harus mampu menjalin sebuah kesepakatan yang win-win solution dengan para perusahaan yang disertai dengan regulasi dan sistem jelas sehingga tidak ada kendala dalam realisasinya.

Ketiga, pendidikan vokasi berbasis SDA. Indonesia merupakan negara dengan potensi SDA yang begitu melimpah di mana setiap daerah memiliki kekayaan alam yang cukup beragam.

Berkaca pada realitas tersebut maka pemerintah dituntut untuk membangun pendidikan vokasi berdasarkan potensi SDA yang ada. Misalnya, di wilayah yang kaya akan potensi pariwisata, maka dibangun SMK pariwisata.

Dengan demikian, para anak bangsa yang menggeluti pendidikan vokasi bukan hanya dituntut untuk bekerja bagi perusahaan-perusahaan, namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri bahkan bagi orang lain guna meningkatkan daya saing bangsa. (Firman Situmeang/qureta.com)

Bagikan ke:

Komentar

komentar

Related posts

Leave a Comment