Pungli Cemari Pendidikan Kita

Bagikan ke:

BANJARMASIN, LenteraEdukasi.com — Kekhawatiran sebagian kalangan, termasuk orangtua siswa terhadap rawannya terjadi praktik kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama jalur offline di Kalsel, terbukti. Senin (17/7) Tim Saber Pungli Provinsi Kalsel terdiri atas gabungan Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus, Direktorat Reskrimum Polda Kalsel dan Ombudsman Provinsi Kalsel melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di SMAN 10 Banjarmasin.

Sejumlah uang disita, yang diduga merupakan pungutan liar (pu­ngli) berasal dari 86 calon siswa yang mendaftar melalui jalur offline di sekolah di Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura RT 28 itu. Tim Saber Pungli Provinsi Kalsel juga membawa berkas-berkas, termasuk buku tabungan bersaldo ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan pungli tersebut. Satu petinggi di sekolah itu pun, tengah diperiksa karena diduga mengetahui tentang kegiatan pungutan.

Kabar yang mencoreng dunia pendidikan Banua kita ini, tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Di tengah upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana amanat Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kenapa hal ini malah terjadi.

Namun, harus kita akui, praktik menyimpang dalam PPDB pastilah ini bukan yang pertama kali dan satu-satunya di Kalimantan Selatan (Kalsel). Apalagi, sekolah ini juga bukan termasuk sekolah favorit di Banjarmasin. Kasus ini ibarat gunung es, yang puncaknya saja di permukaan laut tampak kecil.

TApalagi, PPBD 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17/2017 tentang PPDB, harus menerapkan sistem zonasi yang justru banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Sistem zonasi menjadi syarat utamanya adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah tujuan. Faktor lain, termasuk hasil ujian nasional (UN) hanya sebagai tambahan.

Persoalan yang dialami sebagian masyarakat ini, akhirnya malah menjadi celah dan peluang terjadinya praktik kecurangan. Sebagaimana mekanisme pasar, ada penjual dan ada pembeli, sehingga gayung bersambut. Oknum pendidik pun tergiur untuk menjual kejujuran dan keprofesionalannya dengan setumpuk rupiah.

Belum lagi menyangkut kuota untuk siswa kurang mampu, kuota siswa berprestasi dan lainnya, di mana kuota-kuota ini rawan menjadi alat permainan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menangguk keuntungan.

Praktik-praktik kecurangan semacam ini, harus sedini mungkin diberantas dan diberangus hingga ke akar-akarnya. Selain dengan memperbaiki sistemnya, memberi sanksi berat kepada pelakunya, memperkuat pendidikan karakter pada siswa, juga meningkatkan kualitas orang-orang yang menangani, PPDB misalnya. Bagi orang-orang serakah, gaji dan tunjangan sertifikasi besar bukan jaminan untuk bisa berlaku profesional.

Tanpa pengawasan dan dibarengi dengan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, praktik-praktik semacam ini akan terus lanjut dan berkembang. Korbannya, tentu tidak lain adalah generasi muda penerus bangsa dan pertaruhannya nasib bangsa ke depan. Mari kita selamatkan dan hapus duka di wajah dunia pendidikan kita. (Pos Banjarmasin)

Bagikan ke:

Komentar

komentar

Related posts

Leave a Comment