Sistem Zonasi Eliminir Favoritisme Sekolah

Bagikan ke:

JAKARTA, LenteraEdukasi.com— Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengapresiasi  penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017.

“Sistem zonasi ini salah satu masukan dari hasil pemantauan Ombudsman tahun lalu. Kami sampaikan apresiasi pada penerapan sistem zonasi tahun ini, yang kita tujukan sebagai salah satu bentuk pemerataan,” kata Wakil Ketua ORI Lely Pelitasari Soebekty saat membuka pertemuan antara Kemendikbud dengan ORI, di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Pada kesempatan itu mendikbud Muhadjir Effendy menerangkan bahwa penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi yang mulai diterapkan tahun 2017 ini merupakan  rangkaian dari kebijakan reformasi atau restorasi di sektor pendidikan, terutama di sistem sekolah kita.

Ditegaskan pula bahwa sistem zonasi akan bermanfaat untuk mendapatkan data-data yang dijadikan landasan penyesuaian kebijakan terkait sekolah. Selain bantuan yang sifatnya afirmasi terhadap sarana dan prasarana sekolah, sistem zonasi akan membantu pemerintah dalam melakukan penyesuaian kebijakan terkait redistribusi dan realokasi guru.

“Kita akan melihat potret di zona tertentu berapa guru yang kurang, dan bidang studi apa yang dibutuhkan? Kita akan dapat menghitung dengan lebih cermat,” kata Muhadjir seperti termuat dalam laman resmi Kemendikbud.

Mendikbud menambahkan, kebijakan zonasi yang diterapkan pada penerimaan peserta didik baru tahun ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Kita ingin menghilangkan favoritisme di sekolah. Dan kita usahakan semua sekolah menjadi favorit. Saya melaksanakan arahan Presiden, yaitu target pendidikan kita bukan sekadar pemerataan, tapi juga pemerataan yang berkualitas,” jelas Muhadjir.

Mendikbud setuju dengan masukan ORI terkait pentingnya sosialisasi dan pendampingan terhadap daerah-daerah tertentu berdasar hasil evaluasi pelaksanaan PPDB tahun 2017.

Dalam kaitan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyelenggarakan rapat evaluasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan.

“Kami akan melihat apa saja kesulitan teman-teman di daerah terkait penerapan sistem zonasi di daerah,” kata Direktur Jenderal Dikdasmen Hamid Muhammad. (admin)

Bagikan ke:

Komentar

komentar

Related posts

Leave a Comment